Kebijakan Cuti Bersama Lebaran Yang Membingungkan

Suluhnews.com, Jakarta – Keputusan penambahan cuti bersama lebaran tahun 2018 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Menteri Agama & Menteri Tenagakerja yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disambut suka cita oleh sebagian besar masyarakat.

SKB 3 Menteri tersebut merevisi SKB 3 Menteri sebelumnya, yaitu No. 707 Tahun  2017, No. 256 tahun 2017 dan No. 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang hari libur Nasional dan cuti bersama tahun 2018 di mana ditetapkan libur hari raya Idul Fitri 2018 jatuh pada tanggal 13, 14, 18 dan 19 Juni 2018 (Rabu, Kamis, Senin dan Selasa).

Bagi sebagian masyarakat, utamanya yang akan melaksanakan perjalanan mudik, kebijakan ini dimanfaatkan untuk memesan tiket guna melakukan mudik jauh hari sebelum lebaran agar terhindar dari kemacetan seperti yang pernah terjadi tahun sebelumnya yang terkenal dengan peristiwa BREXIT (Brebes Exit).

Namun pada hari Rabu, 2 Mei 2018 berhembus wacana akan diadakan koreksi terkait dengan SKB 3 Menteri tentang penambahan libur lebaran tersebut setelah beberapa pihak menyatakan keberatannya. “Presiden  akan mengoreksi kebijakan libur lebaran yang sudah dikeluarkan Kementerian PAN-RB. Libur yang terlalu panjang sangat tidak pas dengan situasi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Mohon dukungan untuk membuat kebijakan libur lebaran yang lebih rasional,” ungkap seorang sumber dari Istana.

Salah seorang konsultan Manajemen Sumber Daya Manusia, Adiyo Rubiyanto berkomentar “Revisi SKB perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah selama ini memang kurang bersinergi dengan pihak-pihak pelaku usaha (tenaga kerja dan pengusaha) dalam menentukan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan”. Berbeda dengan Adiyo Rubiyanto, karyawati sebuah Rumah Sakit di bilangan Slipi, Jakarta Barat, Suprobowati, mengungkapkan “Koreksi kebijakan ini membuat bingung sebab dirinya sudah memesan tiket untuk pulang ke daerah Jawa Tengah. Jika ternyata benar dikoreksi, sudah tentu tiket yang saya beli tidak dapat digunakan. Bahkan kemungkinan saya tidak mendapat tiket pengganti,” keluhnya.

Terkait dengan hal ini, sudah seharusnya pemerintah duduk bersama dengan perwakilan tenaga kerja dan pengusaha dalam menentukan waktu cuti bersama yang adil, baik dari dunia usaha maupun dari sisi ketenagakerjaan. (Murti Susanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *