6 Pejabat Pemkot Tangerang Akan Diperiksa Polisi Soal Lahan

SULUH NEWS.com, KOTA TANGERANG– Walaupun perdamaian Antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Walikota Tangerang sudah dilakukan ,dimana mereka kemaren telah duduk bersama yang dimediasikan oleh Gubernur Banten H. Wahidin Halim kemaren (Kamis,18 /7 ), begitu juga pihak Pemkot Tangerang melalui Kepala Bagian Hukum telah mencabut laporan, berdasarkan Instruksi walikota untuk menyabut kembali laporan ke Mapolres Metro Tangerang, Akan tetapi permasalah hukum terus berjalan seperti hari sebanyak enam pejabat Pemerintah Kota Tangerang akan menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Tangerang Kota terkait dengan adanya laporan Kementerian Hukum dan HAM soal penyalahgunaan lahan.Kepala Bagian Humas Polrestro Tangerang Kota, Kompol. Pol . Abdul Rochim, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan pada pukul 09.00 WIB.

“Betul, hari ini akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan penyalahgunaan aset dari Hukum dan HAM,” katanya pada Jumat, 19 Juli 2019.
Kepala bagian Humas Polrestro Tangerang KotaKompol.Pol. Abdul Rachim melalui WA mengatakan sampai pukul.09.45 Wib,belum ada tanda tanda kehadiran dari para penjabat Pemkot Tangerang.

Ia mengatakan, terkait dengan kesepakatan pencabutan laporan antara pihak Kementerian dan Pemerintah Kota Tangerang tidak memengaruhi proses pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tangerang Budi D Arief mengatakan, pihaknya telah melakukan pencabutan laporan sesuai dengan instruksi Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

“Kita sudah cabut laporan sesuai kesepakatan dan instruksi Pak Wali. Kita melakukan ini lebih dulu karena ya kalau secara kondisi, kita lebih dekat dengan kantor kepolisian. Mungkin, kalau Kemenkumham akan menyusul. Kalau soal masih menjalani pemeriksaan, sementara kita akan ikuti prosedurnya,” ungkapnya.
Polemik antara dua pimpinan ini terjadi saat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Arief menghambat izin pembangunan infrastruktur di lahan Kemenkumham. Ditambah, politikus PDI Perjuangan ini menyatakan, sulitnya memperoleh izin lantaran lahan milik negara itu akan dibuat sebagai ruang terbuka hijau atau RTH.

Padahal menurut Arief, pihaknya tidak menyulitkan izin. Semua izin telah memiliki aturan yang ada. Dia juga menegaskan Pemerintah Tangerang tidak menunjukkan lahan milik Kemenkumham menjadi lahan pertanian melainkan pihak Provinsi Banten dan Kementerian Pertanian yang menetapkan lahan tersebut sebagai lahan RTH. (Ayu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *